Presiden (Pilihan) Orang Aceh?

By 01.03.00


 Dari dua pasangan capres-cawapres yang ada --- Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK --- pasangan manakah yang akan jadi pilihan mayoritas  orang Aceh?. Atau dalam pertanyaan yang lebih mengerucut : pasangan manakah yang akan menang di Aceh pada pilpres 9 Juli 2014?. Prabowo-Hatta  kah atawa  Jokowi-JK?.

Tiga Alasan
 
Rasanya sulit memberikan jawaban yang mendekati kebenaran terhadap pertanyaan di atas.

Alasannya paling tidak ada tiga. Pertama, bila referensi yang kita gunakan adalah lembaga survey, maka itupun bukan jaminan kebenaran. Soalnya sejumlah lembaga survey pernah eror ketika menyimpulkan hasil riset mereka pada pilkada Aceh  2008. Calon gubernur-wakil gubernur yang diprediksi menang  ternyata kalah. Yang unggul  justru calon yang tidak diperkirakan  lembaga survey. Kala itu  sejumlah pentinggi lembaga survey ”stress”  dan geleng-geleng kepala di loby  Hermes Hotel ketika tahu hasil survey yang pernah mereka rilis meleset jauh dari kenyataan. “Aceh ahistoris”, kata seorang peneliti senior dari Jakarta ketika itu.

Berangkat dari pengalaman tersebut di atas, bukan tidak mungkin  bila ada  survey terkait kecenderungan pilihan rakyat Aceh dalam pilpres 2014 lembaga survey akan kembali eror.

Alasan kedua, ada hal menarik terkait alasan yang mendasari orang Aceh ketika menjatuhkan pilihannya dalam pemilu. Tidak semua orang Aceh menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan ideologis. Sebaliknya tidak sedikit orang Aceh melandasi kecenderungan pilihan politiknya berdasarkan pertimbangan pragmatis dan instan.Yang mengejutkan ternyata ada juga sementara orang Aceh yang mengesampingkan pertimbangan hubungan baik dan balas jasa yang telah lama terbangun ketika  memberikan pilihan politiknya.
Contoh kasus pada Pilpres 2004 . Capres yang menang di Aceh adalah Amin Rais- Siswono Yudohusodo. Sedangkan JK yang ketika itu berpasangan dengan SBY tidak “dianggap” oleh orang Aceh.

Seandainya keputusan politik orang Aceh memiliki mata rantai yang berhubungan dengan jasa baik seseorang, maka sesungguhnya yang dipilih kebanyakan orang Aceh ketika itu  adalah SBY-JK. Baik SBY --- lebih-lebih JK --- adalah  inisiator terdepan dalam merajut damai Aceh. Tapi pada pilpres tersebut SBY-JK tidak  menang di Aceh. Namun hebatnya JK sampai hari ini tidak pernah menggerutu, bahkan terus menerus tapa jeda menampakkan empati dan simpatinya kepada Aceh.

Bila kita memakai logika normal maka tidak mungkin dalam pilpres tersebut Amin Rais yang  dipilih mayoritas orang Aceh. Karena Amin Rais merupakan tokoh utama Muhammadiyah yang secara mainstream pemahaman keagamaannya  memiliki hijab dengan ulama dayah di Aceh. Tapi fakta berkata lain,  itulah fakta dan dinamika politik di Aceh.

Contoh lain keputusan politik kebanyakan orang Aceh tidak terkait dengan “jasa baik” orang lain adalah saat pileg kemarin. Banyak caleg yang  mengguyur bantuan sampai ratusan juta rupiah ke orang atau komunitas tertentu, tetapi saat perhitungan suara caleg yang bersangkutan kalah telak di lokasi yang selama ini dia investasikan jasa baiknya.

Alasan ketiga, sebagaimana berlaku di tempat lain, adagium tidak ada lawan dan kawan yang abadi juga berlaku  sangat sempurna dalam praktik politik orang Aceh. Rasa dan semangat sentimen sewaktu-waktu bisa berubah titik koordinatnya sesuai kebutuhan.

Berangkat dari  pengalaman empiris seperti di atas, relatif   sulit menebak kandidat mana yang akan jadi presiden (pilihan) orang Aceh pada 9 Juli 2014 yang akan datang.


Jangan Bingung!
 
Pun demikian orang Aceh tidak perlu bingung saat ke kotak suara tanggal 9 Juli 2014 yang akan datang.
Ada sejumlah pertimbangan yang dapat dijadikan landasan sebelum memilih. Pertama, kita berharap  ada pemimpin politik di Aceh --- siapapun dia ---  yang  menginisiasi  adanya kontrak politik antara  rakyat Aceh dengan capres-cawapres. Kontrak politik itu harus tertulis agar lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dalam kontrak politik  tersebut  harus jelas dan tegas aitem-aitem yang akan didapatkan Aceh bilang calon bersangkutan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Ini penting dan bukan hal yang tabu  dalam praktik dan tradisi demokrasi.

Kedua, bila kontrak politik seperti di atas tidak terjadi baik karena tidak ada yang menginisiasi atau para capres-cawapres tidak berkenan, maka sikap politik orang Aceh pada tanggal 9 Juli 2014 harus lebih  jelas dan tegas lagi.

Jangan dukung dan pilih capres-cawapres yang diusung oleh koalisi parpol yang rekam jejaknya pernah menolak proses damai Aceh dengan alasan menjaga keutuhan NKRI. Tidak ada jaminan parpol yang dulu menentang perdamaian Aceh di sudut hati dan dalam otak mereka tidak  ada lagi “niat jahat”  terhadap di Aceh. Kecuali, bila sejumlah parpol yang kini mengusung capres-cawapres  memberikan klarifikas yang jelas dan terang benderang  terkait sikap dan nurani mereka terhadap amanat penderitaan hati nurani rakyat Aceh.
Ini penting menjadi perhatian bersama, karena tidak ada jaminan capres-cawapres yang hari ini berjanji leumak mameh kepada Aceh nantinya setelah berkuasa mampu menolak niat tertunda para pimpinan parpol yang dulu menentang perdamaian Aceh. Apalagi selama ini telah terbukti bahwa parpol koalisi pengusung presiden-wapres sangat berkuasa mendiktekan keinginan dan libido politiknya kepada presiden yang didukungnya itu.

Aceh Harus Kompak!
 
Konsolidasi internal rakyat Aceh dalam rangka membuhul kekompakan dan semangat kebersamaan jauh lebih penting  dari diskursus capres-cawapres mana yang harus kita dukung.

Pasca pilpres nanti Aceh lebih mulia dan bermartabat di mata Jakarta bukan karena capres yang didukung mayoritas rakyaat Aceh terpilih jadi presiden.  Tetapi sejauh mana segenap elemen strategis dan potensial di Aceh mampu bersatu padu di bawah satu komondo yang pada gilirananya akan menghasilkan energi tekan (pressure) serta daya dorong yang signifikan dalam setiap interaksi konstitusional anatara Aceh - Jakarta dalam rangka mewujudnyatakan harapan dan kehendak rakyat Aceh.

Jakarta  hanya akan memprioritaskan Aceh bila mereka  melihat rakyat  bersatu padu, kuat dan utuh. Bila pasca pilpres nanti  insting Jakarta merasakan bahwa kekuatan Aceh mulai dan semakin  melemah alias tidak sekuat sebelum dan beberapa saat setelah MoU Helsinki, maka Jakarta akan kembali mempermainkan Aceh. Yakinlah itu!

Bila ini terjadi maka bukan tidak mungkin kita akan melihat lagi tagedi Ikrar Lamteh jilid dua. Saya sangat yakin menurunnya perolehan suara/ kursi  Partai Aceh di DPRA pada pileg yang lalu dapat memicu andrenalin  Jakarta lebih bersemangat lagi mempermaikan Aceh ke depan. Lihatlah nanti akan banyak lagi  “cooling down”  ketika Pemerintah Aceh  bernegoisasi dengan Jakarta.

Dulu  proses MoU Helsinki dan juga pembahasan UUPA di DPR RI  berjalan lancar karena ketika itu Jakarta takut dengan kekompakan dan kekuatan orang Aceh. Dari Jakarta Aceh terlihat bersatu padu dan satu kata. Pressure Aceh terhadap Jakarta kala itu terasa begitu kuat dan menyodok. Maka Jakarta pun (baik presiden, DPR, TNI dan Polri) satu kata terhadap Aceh dan akhirnya Aceh mendapatkan “lec spesialis”.

Pengalaman Pemerintah Aceh selama ini berurusan dengan Pemeraintah Pusat dalam rangka implementasi UUPA menjadai pelajaran berharga bagi kita. Sampai hari ini, baik  di bawah kepemimpinan SBY-JK  sampai SBY-Budiono, yang kita yakini mendukung proses damai Aceh ternyata  sejumlah regulasi yang merupakan turunan UUPA belum juga terselesaikan.

Konon selama ini Tim Pemerintah Aceh sering kesulitan bernegoisasi dengan kementerian terkait via  para pejabat eselon tiga dan dua yang sepertinya  suasana batiniah mereka tidak terkoneksi dengan  kesepakataan (MoU Helsinki dan UUPA) yang merupakan komitmen bersama Aceh – Jakarta. Andai selama  ini Presiden dan para pembantunya (para menteri terkait) serius “mencintai Aceh” maka seluruh regulasi turunan UUPA pasti sudah tuntas sesuai  dealine yang tertulis jelas dan terang benderang dalam UUPA. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jakarta terus memainkan strategi tarik tambang dengan Aceh. Atau gaya tari poco-poco, maju selangkah mundur dua langkah sambil goyang-goyang dan senyum culas.

Khatimah
 
Kembali kesoal capres-cawapres mana yang akan dipilih rakyat Aceh dalam even pilpres 9 Juli 2014, tentu semua ini kita serahkan pada pertimbangan masing-masing kita. Sebagai orang muslim, Rasulullah menganjurkan kita melakukan shalat istikharah sebelum menjatuhkan pilihan yang sulit dan pelik. Karena itu istikharahlah sebelum mencoblos.

Teulah sithon ureung meugoe teulah si uroe ureung meurusa, demikian pesan indatu kita. Memilih tanpa didasari komitmen  dan kontrak politik yang  jelas dari capres-cawapres  sama seperti memberikan check kosong kepada orang yang baru kita kenal, selanjutnya yang bersangkutan akan menulis angka nominal sesuka hatinya.

Memilih tanpa kejelasan  aqad  persis seperti para pendorong mobil mogok. Setelah mobil hidup dan berjalan maka sang pendorong pun tidak dihiraukan lagi.

Rakyat Aceh dengan kejernihan hati nuraninya silakan memilih: dengan lugu menyerahkan check kosong, atawa memberikan check yang telah diisinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akan masa depan Aceh yang terhormat dan bermartabat.

Karena itu jangan asal pilih. Bertahklimlah pada nurani Anda!.Mari kita sukseskan Pilpres 9 Juli 2014!. Wallahua’lamu bisshawab. [].

Baca juga yang lainnya

0 komentar

Silahkan tinggalkan komentar anda...